UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa UMKM memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
Salah satu aturan yang perlu dipahami adalah Pajak Penghasilan (PPh), yaitu jenis pajak yang dibebankan terhadap penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha.
Penghasilan yang diatur sebagai objek pajak meliputi gaji, laba usaha, penjualan atau pengalihan harta, dan lainnya. Pemerintah baru-baru ini mengubah UU PPh dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. Dalam aturan baru ini, terdapat tambahan lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk mencerminkan keadilan.
Konsekuensi hukum bagi yang tidak membayar PPh
Jika seseorang tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang, maka mereka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif bisa berupa denda administratif atau sanksi lain seperti pembatalan dokumen yang berkaitan dengan pajak.
Sanksi pidana bisa berupa tuntutan ganti rugi atau bahkan hukuman penjara. Sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk membayar PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari sanksi hukum.
Bagaimana Cara Menghitung Pajak PPh 21?
Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh 21), ada tiga metode yang paling umum yaitu:
1. Gaji Kotor Tanpa Potongan PPh 21
Cara Pertama diterapkan untuk pegawai yang wajib membayar pajak PPh 21 sendiri. Dalam hal ini, gaji yang diterima belum dipotong pajak PPh 21. Contohnya, Jono adalah seorang laki-laki jomblo yang menerima gaji bulanan sebesar Rp 10.000.000. Maka:
Gaji pokok : Rp10.000.000,-
PPh 21 (yang ditanggung sendiri) : Rp220.883,-
Gaji bersih (take home pay) : Rp9.779.167,-
2. Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak
Metode ini diberlakukan untuk karyawan yang menerima tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya, Deny adalah seorang laki-laki yang menerima gaji bulanan sebesar Rp 10.000.000, maka:
Gaji pokok : Rp10.000.000,-
Tunjangan pajak (dari perusahaan) : Rp259.796,-
Total gaji bruto : Rp10.259.796,-
Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp259.796,-
Gaji bersih (take home pay) : Rp10.000.000,-
3. Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan
Terakhir diberlakukan untuk karyawan yang mendapatkan gaji bersih ditambah dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Contohnya, Galang seorang karyawan yang menerima gaji sebesar Rp 10.000.000, maka:
Gaji pokok : Rp10.000.000,-
Total gaji bruto : Rp10.000.000,-
Pajak yang ditanggung perusahaan : Rp220.883,-
Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp220.883,-
Gaji bersih (take home pay) : Rp10.000.000,-
Bagaimana Cara Membayar Pajak Penghasilan?
Setelah memahami tentang Pajak Penghasilan (PPh 21) dan cara menghitungnya, hal selanjutnya yang perlu diketahui adalah bagaimana cara membayarnya. Berdasarkan aturan tentang Pajak Penghasilan (PPh) harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir.
Perusahaan harus membayar PPh 21 karyawan secara bersama-sama melalui situs DJP Online. Berikut adalah cara membayar PPh 21:
1. Pembayaran Pajak Penghasilan Online
Di era digital, wajib pajak dapat menggunakan fasilitas online banking untuk membayar Pajak PPh 21. Namun, terlebih dahulu wajib pajak harus mendaftar untuk fasilitas online banking pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Sebelum melakukan pembayaran, bank akan menyediakan aplikasi khusus untuk pembayaran pajak online. Setelah mengisi data yang diperlukan, wajib pajak dapat melakukan pembayaran. Setelah selesai, wajib pajak akan menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari bank yang harus dikirimkan ke kantor pajak.
2. Langsung di Kantor Pajak
Selain melalui online banking, wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran Pajak PPh 21 secara langsung di kantor pajak. Dalam hal ini, wajib pajak harus membawa bukti pemotongan pajak, seperti slip gaji, dan membuat pembayaran secara tunai atau dengan cek/giro. Setelah pembayaran selesai, wajib pajak akan menerima bukti pembayaran yang berisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
3. Via Kantor Pos
Wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran Pajak PPh 21 melalui pos Indonesia. Dalam hal ini, wajib pajak harus mengisi formulir pembayaran yang disediakan oleh pos Indonesia dan memasukkan nominal pembayaran serta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer melalui mesin ATM atau melalui teller pos Indonesia.
Manfaat Membayar Penghasilan
Apa yang Anda tahu tentang manfaat membayar pajak? Membayar pajak adalah suatu kewajiban bagi wajib pajak. Namun, apa keuntungan yang diperoleh negara dari pembayaran pajak? Mari kita jawab satu persatu :
1. Memastikan legalitas bisnis dan pekerjaan
Membayar PPh adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, maka dengan membayar PPh tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai, bisnis atau perusahaan tersebut dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak yang ada dan beroperasi secara legal. Ini juga membantu membangun reputasi dan citra positif bagi bisnis atau perusahaan tersebut.
2. Mendukung pembangunan negara
Pembayaran pajak membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah dan membiayai berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga negara dan memajukan negara secara keseluruhan.
3. Meningkatkan citra perusahaan
Membayar pajak tepat waktu dan benar secara membantu meningkatkan citra dan reputasi wajib pajak. Ini memperlihatkan bahwa wajib pajak memahami tanggung jawab sosial dan memenuhi kewajibannya terhadap negara. Ini juga membantu wajib pajak memperoleh nilai tambah dalam bisnis dan profesinya, dan dapat membantu memperkuat hubungan bisnis dengan mitra dan klien.
4. Mencegah sanksi hukum
Dengan membayar pajak secara tepat waktu dan benar, wajib pajak akan terhindar dari sanksi hukum seperti denda atau bahkan tuntutan pidana. Pemerintah memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar pajak secara tidak benar. Oleh karena itu, membayar pajak dengan tertib akan membantu mencegah wajib pajak dari sanksi hukum yang tidak diinginkan.
Kesimpulan
Pajak Penghasilan (PPh) adalah suatu pajak yang dikenakan pada penghasilan individu atau perusahaan. Pembayaran pajak ini sangat penting bagi kelangsungan dan pembangunan negara. Membayar pajak secara tertib dan tepat waktu menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara, sekaligus membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya negara.
Terdapat banyak manfaat membayar pajak, seperti memperkuat perekonomian, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan citra dan reputasi wajib pajak, serta mencegah sanksi hukum. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami dan membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Terima kasih telah mengunjungi website kami. Jika Anda telah tertarik dengan mesin pertanian yang kami tawarkan dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Kalian dapat menghubungi dan bertanya apapun kepada kami melalui tombol di bawah ini.
